Audiensi Dinsos Tasikmalaya Memanas, Warga Pertanyakan Transparansi Bansos yang “Hilang”
Portal Media Kota Tasikmalaya- Audiensi yang seharusnya menjadi ruang dialog konstruktif antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan warganya berubah menjadi ajang perdebatan sengit yang akhirnya viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, mempertemukan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Budi Rahman dengan perwakilan warga dari Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes.
Baca Juga : Galakkan Digitalisasi DMI dan Kemenag Jabar Dorong Pembukaan Rekening Virtual untuk Setiap DKM
Suasana yang awalnya tenang dan formal berubah drastis ketika Azian Fahminudin, yang akrab disapa Ozos, menyampaikan kegelisahan warga mengenai ketidakjelasan kriteria penerimaan Bantuan Sosial Bansos. Gestur tubuh dan nada bicara kedua belah pihak meninggi, memicu ketegangan yang terekam dalam video berdurasi 1 menit 13 detik yang kemudian menyebar luas.
Akar Kemarahan: Warga yang Terdzalimi dan Tuduhan Tak Jelas
Ozos, yang mewakili suara masyarakat, memaparkan sejumlah kasus yang dinilai sangat tidak masuk akal dan menyentuh hati. Ia menyebutkan seorang guru madrasah Taman Kanak-Kanak (TK) yang penghasilannya hanya Rp 100.000 per bulan justru dicoret dari daftar Penerima Manfaat (PM) Program Keluarga Harapan (PKH). Alasan pencoretan tersebut disebut karena “terindikasi judi online”—sebuah tuduhan yang bagi warga sangatlah tidak masuk akal.
“Ada juga warga yang sudah jompo, usia 65 tahun, juga kena tuduhan yang sama. Kalau memang ada buktinya, tolong tunjukkan kepada kami. Sampai hari ini, kami belum mendapatkan jawaban yang jelas dan transparan,” tutur Ozos dengan nada kecewa. Ia menegaskan bahwa pertanyaannya sederhana dan logis, sehingga tidak memahami alasan mengapa respons dari Kadinsos justru diwarnai emosi tinggi.
Respons Kadinsos: Emosi Terpancing dan Janji yang Masih Menggantung
Di sisi lain, Kepala Dinsos Budi Rahman mengakui bahwa emosinya sempat terpancing selama audiensi berlangsung. “Saudara Ozos naik temperamennya, otomatis saya juga ikut naik. Padahal, saya sudah berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya. Saya di sini juga berjuang untuk memastikan bantuan di Kota Tasikmalaya tepat sasaran,” ujarnya membela diri.
Budi kemudian membeberkan kompleksitas masalah ini. Menurutnya, Dinsos Kota Tasikmalaya dan BNI Cabang setempat hanyalah pelaksana teknis yang menerima data final dari pusat, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) dan BNI Pusat. Pihaknya mengklaim telah mengirim surat resmi untuk mempertanyakan kejanggalan data tersebut dan kini masih menunggu jawaban.
Ia juga menyayangkan masalah yang sama diulang dalam audiensi ini, padahal sebelumnya, pada 9 September, telah dilakukan pembahasan yang ia klaim “clear” atau jelas di aula kelurahan. “Jadi sebenarnya kami tinggal menunggu solusi dari pusat,” tambahnya. Terkait video viral yang mempertunjukkan ketegangannya, Budi menyatakan tidak keberatan dan siap mempertanggungjawabkannya kepada atasan manapun.
Dukungan dan Resolusi dari DPRD
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Heri Ahmadi, yang hadir dalam audiensi tersebut, membenarkan bahwa ketegangan memang tidak terhindarkan. Namun, ia menegaskan bahwa setelah acara usai, seluruh pihak telah diarahkan untuk berjabat tangan dan saling memaafkan.
“Alhamdulillah setelah audiensi, mereka bersalaman dan melupakan ketegangan akibat perdebatan itu. Yang terpenting adalah bagaimana masalah intinya diselesaikan,” kata Heri. DPRD juga menyatakan komitmennya untuk mendukung dan mendorong upaya permohonan penjelasan resmi kepada Kemensos terkait polemik data dan eksklusi bansos ini.
Audiensi yang juga dihadiri oleh perwakilan BPS dan BNI Cabang Tasikmalaya ini menyoroti masalah klasik yang sering terjadi dalam penyaluran bansos: ketidaksinkronan data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Warga menuntut transparansi, khususnya untuk kelompok miskin desil 1-5 yang seharusnya secara otomatis menerima bantuan, namun dalam praktiknya justru banyak yang terkena exclude akibat kesalahan pemutakhiran data. Insiden panas ini hanyalah puncak gunung es dari rasa frustasi warga yang merasa hak dasarnya untuk mendapat perlindungan sosial terabaikan oleh sistem yang birokratis dan tidak transparan.
Mendorong Akuntabilitas dan Tindak Lanjut
Setelah perdebatan mereda, forum audiensi kemudian beralih ke pencarian solusi. Para perwakilan warga tidak hanya menuntut permintaan maaf; mereka mendesak tindakan nyata dan akuntabilitas yang jelas. Mereka meminta Dinas Sosial segera mempublikasikan kriteria pengecualian yang spesifik dan dapat diverifikasi. Selanjutnya, mereka menuntut Dinsos membentuk tim verifikasi bersama yang melibatkan perwakilan warga untuk meninjau ulang data warga yang terdampak exclude.
Merespons tuntutan ini, Wakil Ketua DPRD Heri Ahmadi langsung menyatakan dukungannya. Sebagai langkah segera, DPRD akan mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Pemkot untuk mempercepat proses klarifikasi data ke pusat. Selain itu, DPRD akan meminta Kemensos memberikan penjelasan tertulis yang detail mengenai setiap kasus pengecualian yang dipersoalkan warga.
Komitmen Perbaikan di Masa Depan
Di sisi lain, Kepala Dinsos Budi Rahman, setelah meredam emosinya, menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan koordinasi. Secara khusus, ia berjanji untuk menugaskan stafnya melakukan pendampingan lebih intensif kepada warga yang mengalami kendala administrasi. Untuk mencegah masalah serupa terulang, Budi juga berencana memperkuat sosialisasi mengenai prosedur keberatan dan mekanisme update data DTKS, sehingga warga tidak lagi kebingungan.
Akhirnya, pertemuan yang sempat panas itu menutup dengan sebuah konsensus. Kesimpulannya, semua pihak sepakat bahwa transparansi data merupakan kunci utama menyelesaikan polemik ini.
