Portal Media Kota Tasikmalaya – Di ruas jalan paling sibuk di Kota Tasikmalaya, Jalan H.Z. Mustofa, waktu biasanya berlari cepat. Namun, setiap kali hujan mengguyur, ritme kota seakan berhenti. Air menggenang, lalu lintas tersendat, dan denyut kehidupan melambat—seolah kota ini kembali dihadapkan pada cermin tentang dirinya sendiri: sebuah kota yang belum sepenuhnya belajar mengelola diri.
Genangan di jantung kota bukan semata peristiwa alam, melainkan potret lemahnya tata kelola perkotaan dan hilangnya kepekaan pemerintah terhadap masalah yang terus berulang.
Drainase Tak Pernah Dibangun Sistemik
“Drainase kita tidak pernah ditata secara sistemik. Setiap pembangunan baru tidak memperhitungkan ke mana air akan mengalir,” tegas Hj. Nurhayati Effendi, anggota DPR RI Komisi IX periode 2014–2024, ketika ditemui usai meninjau kawasan yang tergenang, Senin (3/11/2025).
Menurut Nurhayati, kejadian genangan berulang di jalan protokol seperti H.Z. Mustofa mencerminkan lemahnya tata kelola perkotaan sekaligus minimnya keseriusan pemerintah dalam menanggulangi masalah dasar masyarakat.
“Kalau sebuah jalan utama yang jadi etalase kota bisa tergenang setiap kali hujan, itu bukan sekadar masalah drainase — itu masalah perencanaan dan komitmen pemerintah terhadap warga,” ujarnya menekankan.
Penanganan Masih Bersifat Seremonial
Nurhayati mengkritik cara penanganan banjir dan genangan di Tasikmalaya yang dinilainya masih bersifat reaktif dan simbolis.
“Setiap kali banjir terjadi, tim turun, air disedot, foto diambil, lalu selesai. Tidak ada audit sistem drainase secara menyeluruh, tidak ada evaluasi tata ruang, dan tidak ada pembenahan struktural,” katanya.
Ia menyebut, kebijakan pemerintah kota selama ini masih terjebak pada pendekatan jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan. “Pemkot lebih sibuk memadamkan gejala, bukan menyembuhkan penyakitnya. Sementara warga yang tiap musim hujan rumahnya kebanjiran harus menanggung akibat dari kebijakan yang setengah hati.”
Kota Bertumbuh, Sistem Air Tetap Tertinggal
Kota Tasikmalaya terus tumbuh pesat. Bangunan baru, ruko, dan perumahan bermunculan di hampir setiap sudut kota. Namun, menurut Nurhayati, sistem penyerapan air dan tata drainase masih sama seperti dua dekade lalu.
“Pembangunan berjalan cepat, izin bangunan dikeluarkan, tapi daya tampung air di sekitar kawasan tidak pernah dihitung. Akibatnya, air hujan yang seharusnya mengalir justru mencari tempat rendah dan menggenang,” ucapnya.
Fenomena tersebut, katanya, menunjukkan absennya prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan aspek lingkungan hidup. “Kota yang tumbuh tanpa keseimbangan ekologis akan terus menanggung konsekuensinya,” tambahnya.
Lemahnya Koordinasi Antar-Dinas
Selain perencanaan teknis, koordinasi antar-dinas juga dinilai masih lemah. Persoalan banjir, kata Nurhayati, bukan hanya urusan Dinas Pekerjaan Umum, tetapi juga melibatkan Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kebersihan.
“Kalau koordinasi hanya berjalan setelah viral di media sosial, berarti manajemen krisis di kota ini belum berfungsi dengan baik,” ujarnya tegas.
Ia menegaskan perlunya mekanisme terpadu lintas sektor untuk merumuskan solusi jangka panjang: mulai dari audit drainase kota, perbaikan tata ruang, hingga pengawasan pembangunan agar sesuai daya dukung lingkungan.
Cermin dari Sebuah Kota
Genangan di H.Z. Mustofa adalah potret kecil dari masalah besar yang dihadapi banyak kota menengah di Indonesia: antara ambisi pembangunan dan kelalaian dalam pengelolaan air. Ketika hujan datang dan genangan kembali muncul, warga Tasikmalaya diingatkan bahwa modernitas tanpa tata kelola hanya akan menjadi semu.
“Setiap genangan adalah peringatan,” tutup Nurhayati. “Tentang kota yang tumbuh cepat — tapi lupa belajar berjalan di atas fondasi yang kuat.”
