INILAHTASIK.COM | Aroma Politik di Balik Mandeknya Rotasi Mutasi Pejabat Pemkot Tasikmalaya
Portal Media Kota Tasikmalaya – Tercium aroma tak sedap di balik jeda panjang rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Penundaan yang sudah berbulan-bulan ini bukan semata akibat sistem administrasi yang lambat atau kendala teknis di birokrasi. Aroma itu muncul dari ruang-ruang kekuasaan — dari meja-meja tempat janji, loyalitas, dan kepentingan politik diperdagangkan secara halus.
Rotasi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Tasikmalaya sudah lama direncanakan, namun tak kunjung terlaksana. Alasan resmi yang disampaikan ke publik masih samar, sementara isu dan rumor terus beredar di kalangan pegawai maupun masyarakat. Situasi ini menimbulkan spekulasi bahwa birokrasi kota tengah disandera oleh tarik ulur kepentingan dua kelompok besar: kubu pengusung wali kota dan barisan loyalis “jenderal ASN” yang masih memiliki pengaruh kuat.
Kedua kelompok disebut saling mengunci, berebut posisi dan akses kekuasaan. Akibatnya, pelayanan publik di berbagai sektor menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan ini. Rotasi dan mutasi yang seharusnya menjadi bagian dari penyegaran dan peningkatan kinerja birokrasi, kini justru berubah menjadi ajang tawar-menawar jabatan.
Di atas kertas, proses rotasi mutasi ASN merupakan urusan teknis berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi. Namun dalam praktiknya, banyak pihak menilai hal itu telah menjadi instrumen politik kekuasaan. Beredar kabar, sedikitnya 40 aparatur sipil negara telah dijanjikan promosi jabatan menjelang Pilkada lalu. Kini mereka menagih janji tersebut, seolah jabatan publik dapat ditebus seperti utang politik. Lebih mengkhawatirkan lagi, tekanan terhadap birokrasi disebut datang dari kekuatan non-formal di luar struktur pemerintahan — kelompok yang pernah terlibat dalam dinamika politik lokal.
Jika kabar ini benar, maka persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar keterlambatan rotasi, melainkan tanda pembusukan dalam tubuh birokrasi. Ketika loyalitas politik lebih dihargai dibanding kompetensi, dan jabatan lebih mudah diperoleh dengan “setoran” daripada kinerja, maka Kota Tasikmalaya sesungguhnya sedang berjalan mundur, meninggalkan semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peradaban Demokrasi Indonesia (LSM PADI), Iwan Restiawan, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi tersebut. Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (6/10/2025), ia menilai birokrasi Pemkot Tasikmalaya kini telah menjadi “mainan kekuasaan”.
“Wali Kota dan Sekda harus berani bicara jujur. Kalau memang ada tarik ulur kepentingan, jelaskan ke publik. Jangan biarkan rumor menggantikan transparansi,” tegas Iwan.
Menurutnya, pemerintahan daerah sering gagal menjaga jarak dari kepentingan politik yang membiakkan kompromi. Di titik inilah, lanjut Iwan, idealisme pelayanan publik sering kali dikorbankan. “Masyarakat hanya bisa menonton, menunggu kebijakan yang tak kunjung datang, karena pejabatnya sibuk mengatur peta jabatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, rotasi dan mutasi pejabat yang tersandera merupakan cerminan paling telanjang dari lemahnya komitmen kepemimpinan daerah. Di saat publik berharap birokrasi bekerja cepat dan profesional, yang muncul justru permainan bayangan — di mana kekuasaan dan kepentingan bersekongkol dalam diam.
Iwan juga mendesak Wali Kota Viman Alfarizi agar memberikan penjelasan terbuka kepada publik: siapa sebenarnya yang memegang kendali di Balai Kota hari ini — kepala daerah yang dipilih rakyat atau kekuatan di balik layar yang menebar janji politik?
“Selama pertanyaan itu belum dijawab, publik berhak menilai bahwa yang berputar di Kota Tasikmalaya bukan roda pemerintahan, melainkan roda kepentingan,” ujarnya menutup.
Kini masyarakat Tasikmalaya menunggu langkah nyata dari pemerintah kota untuk mengembalikan marwah birokrasi. Reformasi aparatur tidak akan berarti apa-apa jika jabatan publik terus dijadikan alat tawar politik. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan publik sedang diuji — dan ujian itu hanya bisa dijawab dengan tindakan transparan, berani, dan berpihak kepada profesionalisme, bukan kepentingan segelintir elite.
